Pemberantasa Tindak Pidana Korupsi Edisi 2009

Edition

2009

ISBN/ISSN

-

Collation

272 hlm.; 10,5 cm x 21 cm

Series Title

p

Call Number

342.08 HIM

Budaya Indonesia Kajian Arkeologi, Seni, dan Sejarah

Edition

Pertama

ISBN/ISSN

979-769-043-1

Collation

432 hal; 13,6 x 20,5 cm

Series Title

b

Call Number

306 SED

Gonjang-ganjing EKONOMI MANUSIA

Edition

Pertama

ISBN/ISSN

-

Collation

-

Series Title

g

Call Number

330.9 GIE

Pembaharuan Perpajakan Nasional

Masalah-masalah perpajakan yang muncul antara masyarakat wajib dan fiskus, yang kadang-kadang menimbulkan praduga-praduga yang negatip, misalnya ketidaktahuan masyarakat wajib pajak yang harus mendaftarkan diri sebagai wajib pajak,dapat berakibat sebagai melakukan tindak pidana kejahatan

PEDOMAN PENYUSUAN AMDAL ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN

Dilengkapi dengan: Panduan Penilaian Dokumen AMDAL - PEDOMAN PENYUSUNAN ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP (AMDAL) DAN ANALISIS DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP (ANDAL) - PEDOMAN PENYUSUNAN KERANGKA ACUAN ANALISIS DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP (KA-ANDAL) - PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (RKL) - PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA PEMANTAUAN LINGKUNGAN (RPL) - PANDUAN PENILAIAN DOK…

Perkembangan Organisasi Pengurusan Sekolah-sekolah di Indonesia

Edition

Pertama

ISBN/ISSN

0065.80

Collation

320 hlm.; 14,5 cm x 21 cm

Series Title

P

Call Number

351.0073 ANA

Pengantar Ilmu Pengetahuan Perundang-Undangan Dalam Bidang Kemewahan

Edition

-

ISBN/ISSN

-

Collation

93 hlm, 14,4 cm x 20,9 cm

Series Title

P

Call Number

340.11 NIT

Standar Nasional Pendidikan (SNP)

Edition

-

ISBN/ISSN

979-24-4711-3

Collation

352 hlm, 10,8 cm x 20,5 cm

Series Title

s

Call Number

348.02 IND

Economics in horticulture

Edition

-

ISBN/ISSN

0-333-24630-6

Collation

137 hal; 13,7 X 21,6 cm

Series Title

E

Call Number

338.476 SAR

STANDAR PENDIDIKAN dan TENAGA KEPENDIDIKAN

Standar pengelolaan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan, kabupaten/kota, provinsi, atau nasional agar tercapai efisiensi dan efektivitas penyelengaraan pendidikan.